In — Antusiasme masyarakat menyambut kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Madura seakan beradu dengan realitas pahit yang masih menghantui keseharian warga Kabupaten Sumenep. Di saat kepala negara hadir membawa semangat pembangunan, ribuan warga justru masih harus rela mengantre berjam-jam di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.
Kelangkaan BBM subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi. Lebih dari itu, ia menjadi cermin kesenjangan antara janji pelayanan negara dan kenyataan yang dihadapi masyarakat akar rumput.
Di tengah situasi itulah, Presiden Mahasiswa Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura, Moh. Iskil El Fatih, angkat bicara. Ia menilai momen kunjungan Presiden ke Madura seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni seremonial, tetapi juga pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk melihat secara jujur persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep.
“Kami menyambut baik setiap bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah. Namun di saat yang sama, pemerintah pusat juga harus melihat realitas yang dihadapi masyarakat. Ketika rakyat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa,” tegas Iskil dengan nada tegas.
Menurutnya, kelangkaan BBM subsidi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dampaknya menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Sektor transportasi macet, harga logistik melambung, aktivitas pendidikan terganggu, hingga perekonomian rakyat kecil ikut terhambat. Dalam kondisi seperti ini, kata Iskil, kehadiran negara justru sangat dinantikan dalam bentuk kebijakan nyata, bukan sekadar simbol.
“Kehadiran negara tidak cukup hanya ditunjukkan melalui peresmian proyek pembangunan. Kehadiran negara harus dirasakan masyarakat melalui terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Infrastruktur penting, tetapi akses energi yang mudah dan terjangkau juga merupakan hak masyarakat,” tambahnya.
Oleh karena itu, Iskil mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan Pertamina untuk segera melakukan langkah konkret dan terukur guna memastikan distribusi BBM subsidi kembali normal. Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sumenep, agar persoalan serupa tidak terulang secara periodik dan terus merugikan masyarakat kecil.
“Kami berharap kunjungan Presiden ke Madura tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mendengar dan menyelesaikan persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat,” tutup Iskil.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UNIBA Madura pun menyatakan sikapnya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi permanen. Bagi mereka, suara mahasiswa adalah bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat banyak, sekaligus pengingat bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang berpihak dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
