In – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Sumenep secara resmi menyampaikan laporan hasil masa reses ketiga Tahun Sidang 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (10/07/2026). Dalam laporannya, juru bicara fraksi, Wahyudi, S.Sos, menyoroti sejumlah keluhan mendasar dari masyarakat, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang meliputi wilayah Kecamatan Arjasa, Kangayan, dan Sapeken.
Berdasarkan penyerapan aspirasi yang dilakukan selama reses periode 30 Juni hingga 7 Juli 2026, Fraksi PDI-P menemukan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas utama yang dikeluhkan warga di Kecamatan Arjasa dan Kangayan. Masyarakat mengadu tentang kerusakan parah pada ruas jalan poros yang menghubungkan sejumlah desa, di antaranya jalan Desa Laok Jang-jang menuju angkatan, jalur Kalingayar-Pajenangger, serta ruas Sawah Sumur-Cangkaramaan.
Wahyudi menyampaikan bahwa kondisi jalan yang rusak berat tersebut telah mengganggu aktivitas perekonomian warga. Bahkan, untuk menempuh jarak sekitar 18 kilometer di kawasan tersebut, warga terpaksa menghabiskan waktu hingga 2 hingga 3 jam perjalanan.
“Ini menandakan bahwa tingkat kerusakannya sangat parah sehingga menghambat mobilitas dan distribusi hasil ekonomi masyarakat setempat,” ujar Wahyudi di hadapan sidang paripurna.
Di tengah sorotan tersebut, Fraksi PDI-P juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang dinilai telah merespons keluhan masyarakat dengan memulai proses pengerjaan perbaikan beberapa ruas jalan poros di Kecamatan Kangayan.
“Kami mengapresiasi langkah Pemda yang telah menyelesaikan beberapa jalan poros di Kecamatan Kangayan yang saat ini sudah dalam proses pekerjaan. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Wahyudi.
Meskipun demikian, Fraksi PDI-P menegaskan akan terus mendesak pemerintah daerah untuk tidak berhenti di situ. Wahyudi menyatakan bahwa fraksinya akan mengawal dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, terutama di wilayah kepulauan yang selama ini masih tertinggal dari sisi aksesibilitas.
“kami akan terus mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di kepulauan. Wilayah kepulauan tidak boleh terus-menerus berada di belakang,” pungkasnya.
Selain persoalan darat, Fraksi PDI-P juga menyoroti keluhan dari kalangan nelayan di Kecamatan Sapeken, khususnya mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Para nelayan mengaku kesulitan mendapatkan pasokan solar yang sangat vital bagi operasional kapal penangkap ikan. Kondisi ini dinilai berdampak signifikan terhadap produktivitas dan pendapatan para nelayan di wilayah kepulauan tersebut.
Dalam kesempatan itu, sebelum menyampaikan pokok-pokok aspirasi, Fraksi PDI-P meminta penghormatan kepada almarhum Abd. Rahman, salah satu anggota fraksi yang baru saja meninggal dunia. Seluruh hadirin yang hadir dalam paripurna diajak untuk mendoakan almarhum.
Secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa hasil reses kali ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.
Fraksi berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembangunan yang merata, baik di sektor infrastruktur fisik, pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumenep secara berkelanjutan.
