In – Ketua Umum Relawan Prabowo-Gibran, Logis 08, Anshar Ilo, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum berfungsi secara optimal sejak dibentuk pemerintah. Salah satu penyebab utamanya, menurut dia, adalah praktik rangkap jabatan yang masih dilakukan sejumlah pejabat di lembaga tersebut.
Anshar Ilo menyatakan, kondisi ini berpotensi mengganggu konsentrasi kerja dan memperlambat proses pengambilan keputusan strategis yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Danantara dibentuk dengan harapan menjadi motor penggerak investasi nasional yang mampu mengelola aset negara secara profesional dan produktif. Namun hingga saat ini, kontribusinya terhadap perekonomian nasional belum terlihat signifikan,” ujar Anshar Ilo di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, rangkap jabatan menimbulkan sejumlah persoalan serius, antara lain keterbatasan waktu dan perhatian pejabat, serta potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Sebagai contoh, Rosan Perkasa Roeslani menjabat sebagai CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sementara Dony Oskaria, selaku COO Danantara, juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Adapun Pandu Patria Sjahrir, yang menjabat sebagai CIO Danantara, diketahui masih aktif di berbagai perusahaan dan entitas investasi swasta.
“Jika para pengambil keputusan masih disibukkan dengan tugas di lembaga lain, tentu sulit bagi Danantara untuk bekerja secara maksimal. Lembaga sebesar ini membutuhkan figur-figur yang fokus penuh dan memiliki komitmen total,” tegasnya.
Menurut Anshar, Danantara seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan aset negara dan menempatkan investasi pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi Danantara, termasuk menata ulang komposisi pimpinan agar diisi oleh profesional yang dapat bekerja secara independen dan penuh waktu.
“Pemerintah perlu memastikan Danantara dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan begitu, lembaga ini dapat bergerak lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional,” tutup Anshar Ilo.
