In – Ketua Umum Relawan ALL Cipayung Prabowo-Gibran, David Pajung, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyerukan penguatan persatuan nasional. Dukungan ini dinilai penting untuk menopang pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
David Pajung, yang juga seorang aktivis 98, menilai pernyataan Dasco merupakan manifestasi nyata dari nasionalisme dan keberpihakan pada kepentingan bangsa. Menurutnya, dinamika kebangsaan saat ini diwarnai fenomena tidak produktif, seperti saling mencaci dan menyudutkan melalui media sosial yang dilakukan oleh aktivis maupun kelompok politik.
“Fenomena saling maki dan menyudutkan melalui media sosial sangat tidak produktif, apalagi saat pemerintah sedang fokus bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar David kepada media di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Ia menambahkan, konsep Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Seluruh elemen negara dan masyarakat diminta mendukung desain ini secara kolektif, tanpa terpecah oleh perbedaan politik dan sosial.
David juga mengapresiasi langkah konkret Dasco saat menangani demonstrasi mahasiswa dan aktivis pada Agustus 2025. Menurutnya, tangan dingin Dasco yang merespons tuntutan demonstran mampu mencegah potensi kerusuhan lebih besar.
“Himbauan untuk memperkokoh persatuan nasional sangat relevan sebagai pesan moral di tengah konflik global saat ini. Apa yang disampaikan Don Dasco harus dilihat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR RI yang merupakan representasi suara rakyat,” tutup David.
Sebelumnya, dalam pidatonya di Aula Barat ITB, Kamis (5/3/2026), Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya berjalan secara prosedural, tetapi harus menghadirkan keadilan ekonomi. Ia juga mengajak masyarakat sipil bersatu memperkuat persatuan nasional agar pemerintahan Prabowo memiliki ruang dan waktu untuk menunaikan janji-janjinya. Dasco menegaskan, pemerintah akan mencabut izin pertambangan yang tidak memberi keuntungan bagi negara.
