In — Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kebijakan itu dinilai berpotensi menggerus dana murah yang selama ini menopang Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya Bank Jatim.
Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono mengatakan BPD selama ini mengandalkan dana murah yang bersifat captive dari payroll dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) PNS.
“Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat,” kata Adhy, Jumat (16/10/2026).
Selama ini penyaluran gaji PNS di Jatim didominasi Bank Jatim dengan portofolio 419.053 akun payroll se-Jatim. Nilai perputaran dana gaji yang dikelola melalui kas perbankan tercatat Rp1,5 miliar.
Selain berdampak pada likuiditas perbankan daerah, Adhy menyoroti kesiapan KDMP sebagai pengelola gaji PNS. Di Jatim terdapat 8.494 unit KDMP berbadan hukum di 38 kabupaten/kota.
“Kita lihat juga bagaimana kesiapan terkait sistem, mekanisme, manajemen, akuntabilitas, dan trust bagi PNS,” ujarnya.
Adhy yang juga menjabat Komisaris Bank Jatim berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kelangsungan bank daerah, terutama karena berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) melalui setoran dividen.
“Mohon diperhatikan bagaimana kelangsungan bank daerah, terutama Bank Jatim yang memang tertumpu dari pendapatan dana murahnya dari ASN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan rencana penyaluran gaji PNS melalui KDMP direalisasikan tahun ini. Usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan disetujui, termasuk penyiapan anggaran pendukung.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan rencana itu bukan untuk menghilangkan atau menggantikan fungsi perbankan. Koperasi diharapkan menjadi alternatif layanan keuangan bagi masyarakat.
