In – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika hukum dan politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo sekaligus membantah informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Presiden dalam pertemuan itu.
Ia menjelaskan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Presiden banyak memberikan saran-saran. Wapres juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN,” jelasnya.
Pernyataan Istana tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat di parlemen. Sebelumnya, sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi dikabarkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Dorongan tersebut menyusul putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.
Putusan MA itu menambah panjang polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi pembahasan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.
Dinamika tersebut turut memunculkan aksi politik di Kompleks Parlemen. Sejumlah anggota DPR menyampaikan aspirasi agar persoalan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, termasuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Meski demikian, pernyataan niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran belum berarti dirinya telah resmi melepaskan jabatan Wakil Presiden. Keputusan tersebut masih membutuhkan proses sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Perkembangan ini menempatkan posisi Gibran dalam sorotan politik nasional. Publik kini menunggu tindak lanjut pernyataan Istana serta langkah politik dan hukum yang akan ditempuh pemerintah maupun DPR RI.
