In – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di daerah itu.
Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, melalui Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (IKP), Irwan Sujatmiko, menyampaikan bahwa Kepala Diskominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melakukan koordinasi berkaitan dengan pelayanan informasi kepada publik.
“Dengan adanya permohonan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan layanan informasi, kami mengundang sejumlah OPD terkait untuk memastikan layanan informasi yang nantinya bisa disampaikan kepada pemohon informasi,” ujar Irwan yang akrab disapa Miko.
Ia mengakui bahwa saat ini terdapat beberapa permohonan layanan informasi yang diajukan masyarakat kepada sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Melalui rapat koordinasi tersebut, berbagai hal baik solusi maupun kendala yang dihadapi oleh OPD dapat diidentifikasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap badan publik, baik pemerintah maupun nonpemerintah, berkewajiban menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat secara cepat, aktual, tepat waktu, dengan biaya ringan, dan cara sederhana.
“Meskipun di sisi lain Undang-Undang KIP menuntut kinerja badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” tegas Miko.
Oleh karena itu, pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian serius dari semua badan publik sebagai penyedia informasi. Hal ini meliputi peningkatan pengelolaan informasi yang berkualitas serta penyediaan layanan dan penyajian informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
