In – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (10/07/2026) sore. Mahasiswa dari berbagai daerah menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Kejaksaan Agung menyusul dugaan keterlibatan sejumlah pejabat lembaga tersebut dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Aksi berlangsung tertib dengan peserta membawa spanduk dan poster serta menyampaikan orasi. Massa menegaskan gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa untuk mendorong penguatan reformasi kelembagaan, bukan untuk melemahkan institusi Kejaksaan.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muksun Mahu, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung selama ini telah memperoleh kepercayaan publik melalui keberhasilannya mengungkap berbagai kasus korupsi besar. Namun, kepercayaan itu dinilai runtuh karena oknum pejabat tinggi yang memainkan peran di balik layar dalam mega proyek korupsi seperti PLTU, batubara, PT Krakatau Steel, dan PT Asabri.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Nusantara menilai munculnya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum, terutama oknum Jampidsus Kejagung, dalam sejumlah perkara strategis menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi, akuntabilitas, serta menjaga independensi penegakan hukum.
BEM Nusantara juga menyerahkan kajian akademik berisi evaluasi terhadap tata kelola Kejaksaan Agung. Kajian itu memuat catatan mengenai penguatan integritas kelembagaan, mitigasi konflik kepentingan, optimalisasi pengawasan internal, peningkatan transparansi penanganan perkara, serta penguatan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Enam tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa:
1. Mendesak Jaksa Agung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Kejaksaan Agung
2. Mendorong penonaktifan sementara pejabat yang sedang menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan internal
3. Mendorong DPR RI Komisi III memanggil Kepala Kejaksaan Agung dan jajaran untuk segera dievaluasi
4. Mendukung DPR RI Komisi III memperkuat institusi Polri dalam memberantas korupsi yang mengakar di Indonesia
5. Melibatkan DPR RI, Komisi Kejaksaan, PPATK, dan lembaga pengawas lainnya dalam memperkuat pengawasan terhadap integritas aparatur
6. Melaksanakan reformasi kelembagaan berbasis transparansi, akuntabilitas, dan sistem merit
BEM Nusantara berharap DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya penegakan hukum serta mendorong penguatan tata kelola Kejaksaan Agung agar tetap menjadi lembaga yang profesional, independen, bersih, dan dipercaya masyarakat.
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan serta mendukung reformasi kelembagaan demi memperkuat supremasi hukum di Indonesia.
