In — Bupati Sumenep resmi melantik Hamka sebagai Camat Definitif Kecamatan Sapeken pada Senin (13/07/2026) di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Pelantikan ini mengakhiri masa jabatan Hamka sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sapeken sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan definitif di kecamatan kepulauan terluar tersebut.
Meski diapresiasi masyarakat, pelantikan ini justru menuai kritik dari sejumlah kalangan. Aktivis Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS), Faisal, menilai perubahan status dari Plt menjadi camat definitif harus diikuti dengan langkah nyata, bukan sekadar formalitas birokrasi.
“Kami tidak butuh seremoni pelantikan di pendopo yang mewah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di Kepulauan Sapeken,” tegas Faisal.
Selama Hamka menjabat sebagai Plt Camat, kata Faisal, sejumlah persoalan strategis belum terselesaikan. Dua di antaranya adalah peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan dan kelangkaan BBM bersubsidi yang berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Letak geografis Sapeken sebagai wilayah kepulauan terluar dinilai rentan menjadi jalur peredaran gelap narkotika. Berulangnya pengungkapan kasus sabu oleh kepolisian menjadi indikator ancaman serius terhadap masa depan generasi muda di wilayah tersebut.
Sementara itu, dugaan penyalahgunaan tata niaga solar dan bensin bersubsidi juga masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai. Kondisi ini menghambat aktivitas nelayan dan meningkatkan biaya distribusi barang hingga harga kebutuhan pokok di kepulauan.
Faisal mendesak Hamka segera menjalankan dua agenda prioritas. Pertama, memperkuat sinergi Forum Pimpinan Kecamatan (FORPIMCAM) bersama Polsek Sapeken, Koramil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pemberantasan peredaran narkotika. Ia menilai camat harus mengambil peran koordinatif aktif, tidak hanya membebankan persoalan narkoba kepada aparat penegak hukum.
Kedua, melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi hingga tingkat agen. Camat diharapkan turun langsung memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan hak masyarakat, khususnya nelayan, tidak disalahgunakan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Pelantikan camat definitif diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan Kecamatan Sapeken. Masyarakat kini menunggu langkah nyata yang menjawab persoalan mendasar di wilayah kepulauan, bukan sekadar pergantian status jabatan.
