In – Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusli Moti, menilai sejumlah narasi yang beredar belakangan seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah” sebagai narasi sampah yang anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Haris melalui rilis media di Jakarta, Ahad (14/6/2026). Ia membandingkan narasi negatif tersebut dengan narasi perjuangan era revolusi kemerdekaan, seperti pledoi Bung Hatta “Indonesia Merdeka” (1928) dan Bung Karno “Indonesia Menggugat” (1930) yang menjadi antitesis terhadap kolonialisme.
“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia. Sangat menyakitkan karena narasi ini digerakkan oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” ujar Haris.
Ia justru menilai Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menghidupkan kembali narasi kemandirian ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam. Menurut Haris, pandangan tersebut sebelumnya hanya berada di arus pinggiran gerakan sosial, namun kini menjadi arus utama kebijakan di pusat pemerintahan.
Haris mencontohkan langkah Presiden Prabowo memberantas kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing dan transfer pricing, yang dinilainya lebih mendasar dibandingkan pemberantasan korupsi belanja negara yang selama ini dilakukan KPK.
Ia menduga para pengkritik pemerintah frustasi dan kehabisan akal. “Sepertinya mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk mengantitesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang mereka lakukan adalah mencari masalah dengan intrik dan menghina pribadi Presiden,” kata Haris.
Lebih lanjut, Haris mengingatkan bahwa tradisi gerakan sosial seharusnya menawarkan pandangan alternatif sebagai antitesis dari situasi yang dianggap menyimpang. Ia mencontohkan gerakan “Indonesia Bersih” sebagai antitesis terhadap korupsi, serta gerakan anti-neoliberalisme di era reformasi.
Haris justru menyoroti anomali gerakan mahasiswa dan pengkritik yang dinilainya anti terhadap kebijakan pro rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kampung nelayan, dan sekolah rakyat. Ia menyebut pandangan tersebut mirip dengan kaum neoliberal yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan.
“Gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat,” tegas Haris.
Ia menegaskan, jika ada pejabat yang melakukan korupsi terhadap program pro rakyat, maka yang harus diberantas adalah korupsinya, bukan programnya. Haris pun menantang para pengkritik untuk menyampaikan konstruksi pandangan alternatif yang membedakan mereka dari kebijakan Presiden Prabowo.
