In – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (30/03/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton ini bertujuan untuk menjaring masukan, saran, dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Sumenep 2027.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyatakan bahwa forum ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Kami melalui forum ini berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujar Arif di sela-sela acara.
Musrenbang dinilai sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan program-program pembangunan yang berkualitas dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Musrenbang, mulai dari jajaran pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat, untuk bersama-sama membahas berbagai program dan rencana pembangunan.
“Pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang sebagai instrumen penting guna melahirkan program berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mewujudkan arah pembangunan yang lebih maju,” terang Arif.
Arif Firmanto memaparkan bahwa Bappeda Kabupaten Sumenep telah melalui serangkaian proses perencanaan pembangunan, antara lain Musyawarah Desa (Musdes) pada Juli hingga September 2025, Forum Konsultasi Publik (FKP) pada 27 Januari 2026, Musrenbang RKPD Kecamatan pada 9 hingga 13 Februari 2026, serta forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah pada 10 Maret 2026.
Dari seluruh proses tersebut, tercatat sebanyak 771 usulan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Jumlah ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyaringan berdasarkan skala prioritas, ketersediaan anggaran, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan.
“Kami berharap adanya sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan 2027 mampu mendorong transformasi pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” pungkas Arif Firmanto.
