In – Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan penghematan energi nasional melalui pemberlakuan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah antisipatif ini diambil guna merespons gejolak harga minyak dunia dan menjaga ketahanan fiskal negara di tengah dinamika geopolitik global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa instruksi penghematan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini ditargetkan mampu menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga 20 persen atau setara dengan penghematan anggaran sebesar Rp9,67 triliun.
”Kebijakan ini akan ditetapkan bulan ini (Maret). Mengingat sisa harinya masih ada, kami kejar sebelum pergantian bulan agar efektif berlaku menyeluruh pada April 2026,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/3/2026).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa meskipun ada pembatasan mobilitas, pelayanan publik yang bersifat esensial tidak akan terganggu. Pemerintah daerah juga diminta melakukan sosialisasi agar operasional di tingkat wilayah tetap berjalan optimal meski dengan sistem kerja hibrida.
”Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi normal. WFH ini diatur secara bergilir atau pada hari tertentu yang tidak memutus mata rantai pelayanan,” tegas Tito.
Selain kebijakan WFH, langkah efisiensi juga mulai diterapkan di lingkungan lembaga tinggi negara. Sekretariat Jenderal DPR RI mengumumkan akan memulai pemadaman listrik berkala di gedung parlemen dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas mulai Senin, 30 Maret 2026.
Meski kebijakan penghematan energi gencar dilakukan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki opsi untuk membatasi penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar.
”Stok cadangan BBM kita masih aman di kisaran 25 hingga 28 hari. Penghematan ini adalah langkah preventif, bukan karena kita dalam kondisi darurat pasokan,” kata Bahlil dalam keterangan persnya.
Pemerintah berharap langkah “kencangkan ikat pinggang” ini dapat menjadi contoh bagi sektor swasta dan masyarakat luas untuk lebih bijak dalam menggunakan energi, mengingat harga minyak mentah dunia yang masih fluktuatif akibat konflik di Timur Tengah.
