In – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dinilai sebagai simbol kegagalan negara dalam menjamin keadilan energi bagi masyarakat. Kelangkaan yang berlangsung beberapa hari terakhir disebut telah memasuki status darurat energi.
Ketua Forum Pemerhati Energi Nasional, Anis Anwari, mengkritik keras kondisi tersebut. Ia menyebut bahwa distribusi BBM yang tidak merata di wilayah kepulauan menjadi bukti lemahnya pengawasan dan kebijakan pemerintah yang tidak kontekstual.
“Negara gagal memastikan distribusi BBM berjalan adil, terutama di wilayah kepulauan yang paling rentan. Ini bukan kelangkaan biasa, tapi sudah darurat energi,” ujar Anis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).
Akibat krisis ini, harga BBM melonjak drastis hingga mencapai Rp30 ribu per liter, atau tiga kali lipat dari harga normal. Anis menilai lonjakan harga yang tidak terkendali menunjukkan lemahnya pengawasan rantai distribusi sehingga membuka ruang spekulasi dan permainan harga di tingkat bawah.
Dampak krisis disebut melumpuhkan berbagai sektor. Aktivitas belajar-mengajar terhenti akibat keterbatasan transportasi, sementara nelayan tidak dapat melaut karena kehabisan BBM.
“Ketika anak-anak tidak bisa sekolah dan nelayan tidak bisa mencari nafkah, negara gagal menjamin pendidikan dan ekonomi rakyat. Ini bukan hanya soal energi, tapi sudah menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan sosial,” tegasnya.
Anis juga mengkritik kebijakan distribusi yang tidak berpihak pada kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Larangan penggunaan jerigen untuk pembelian BBM subsidi dinilai memperparah keadaan di daerah tanpa akses langsung ke SPBU.
“Pemerintah tidak bisa menyamakan pendekatan distribusi antara daratan dan kepulauan. Kebijakan yang tidak kontekstual justru menjadi sumber masalah baru,” katanya.
Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret, seperti menetapkan status darurat energi di wilayah terdampak dan membuka jalur distribusi khusus yang sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang dipertanyakan bukan hanya kapasitas pemerintah mengelola energi, tapi juga keberpihakan negara terhadap rakyatnya sendiri,” pungkas Anis.
Ia menambahkan, krisis BBM di Kepulauan Sumenep harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola distribusi energi nasional agar lebih berkeadilan dan tidak mengabaikan wilayah terluar.
