In – Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep, kembali mengemuka dan mendapat perhatian serius. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat, mengingat hampir seluruh aktivitas harian, baik untuk transportasi antar pulau maupun roda ekonomi warga, sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
Permasalahan ini menjadi pokok pembahasan dalam forum audiensi yang digelar di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada hari Senin (06/07/26). Dalam pertemuan tersebut, Forum Pemuda Raas (FPR) menyoroti bahwa kelangkaan BBM bukan sekadar masalah logistik, melainkan persoalan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ketua Umum FPR, Kurdiyansyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus merespons cepat dan mengambil langkah nyata. Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan pokok masyarakat kepulauan yang tidak boleh terhambat distribusinya, terutama di daerah dengan akses terbatas seperti Raas.
“Harapan kami tidak muluk-muluk, tapi pemerintah harus segera bergerak. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya dalam audiensi tersebut.
Tak hanya soal kelangkaan, FPR juga mengungkapkan adanya dugaan praktik distribusi yang tidak sehat. Mereka mencurigai adanya oknum yang bermain dalam rantai pasok, yang berpotensi menimbulkan monopoli dan memperparah kelangkaan di tingkat warga. Karena itu, FPR meminta pemerintah segera melakukan inspeksi mendadak dan evaluasi total terhadap sistem distribusi yang ada. Jika terbukti ada pelanggaran, FPR mendorong agar tindakan tegas segera dijatuhkan.
“Kami harap pihak berwenang tidak ragu menindak jika memang ada oknum yang terlibat. Ini demi keadilan bagi masyarakat,” tambah Kurdiyansyah.
Menanggapi desakan tersebut, perwakilan pemerintah daerah menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis signifikan. Koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait terus diperkuat guna memastikan pasokan tetap aman.
Pemerintah juga mengakui bahwa wilayah kepulauan memerlukan perhatian ekstra dalam hal distribusi energi. Oleh karena itu, optimalisasi fasilitas pendukung seperti APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) menjadi prioritas, termasuk upaya memaksimalkan operasional fasilitas yang sudah ada.
“Kami paham betul tantangan distribusi di kepulauan. Kami tidak tinggal diam dan terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Andre, salah satu perwakilan pemerintah dalam forum tersebut.
Sementara itu, Dadang Dedy Iskandar mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk FPR, untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya distribusi BBM di lapangan. Ia juga mengimbau agar masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran, sehingga pihak berwenang dapat menindaklanjutinya dengan cepat.
Di sisi lain, FPR menyatakan tidak akan berhenti pada audiensi ini. Mereka berkomitmen mengawal persoalan hingga ada solusi nyata. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret dari pemerintah, FPR tidak menutup kemungkinan untuk menggelar aksi lanjutan, seperti demonstrasi atau audiensi berskala lebih besar, sebagai bentuk tekanan dan pengingat akan urgensi masalah ini.
Kasus kelangkaan BBM di Kepulauan Raas sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah dan pemuda daerah dalam memastikan akses energi yang adil dan merata, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang rentan terhadap gangguan distribusi.
