In – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Potre Koneng Bappeda pada Selasa (10/03/2026) ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah, sekretaris, serta pejabat fungsional perencana dan kasubbag program di lingkungan Pemkab Sumenep.
Forum tersebut merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, dalam arahannya menegaskan bahwa forum perangkat daerah menjadi momentum strategis untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Forum Perangkat Daerah ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan program unggulan kepala daerah, program prioritas pembangunan daerah, tematik pembangunan daerah,” ujar Arif Firmanto.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis data, serta mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan. Pihaknya juga memastikan bahwa program yang direncanakan perangkat daerah harus selaras dengan Astacita, program hasil terbaik cepat (PHTC), dan proyek strategis nasional (ProSN).
Forum ini juga menjadi wadah untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang Kecamatan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, seluruh perangkat daerah sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menyusun program pembangunan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2027 secara optimal.
