{"id":5308,"date":"2026-11-19T16:38:30","date_gmt":"2026-11-19T09:38:30","guid":{"rendered":"https:\/\/intregritynews.com\/?p=5308"},"modified":"2026-11-19T16:38:32","modified_gmt":"2026-11-19T09:38:32","slug":"resmi-disahkan-dpr-uu-perampasan-aset-jadi-instrumen-baru-pemulihan-hasil-kejahatan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/intregritynews.com\/resmi-disahkan-dpr-uu-perampasan-aset-jadi-instrumen-baru-pemulihan-hasil-kejahatan\/","title":{"rendered":"Resmi Disahkan DPR, UU Perampasan Aset Jadi Instrumen Baru Pemulihan Hasil Kejahatan"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In \u2013<\/strong> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026\u20132027, Kamis (19\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pengesahan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuan atas rancangan regulasi tersebut. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, RUU tersebut telah melewati pembahasan tingkat I pada Rabu (18\/11\/2026). Pembahasan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam laporan pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM berkaitan dengan penyempurnaan redaksional, 40 DIM mengalami perubahan substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM merupakan substansi baru.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sepuluh Poin Utama Pengaturan<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting yang mengatur mekanisme penelusuran, penyitaan, hingga pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi ini juga mencakup upaya perlindungan korban dan pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secara garis besar, terdapat sepuluh pokok pengaturan dalam RUU tersebut.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Penegasan mengenai judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.<\/li>\n\n\n\n<li>Pengaturan cakupan tindak pidana beserta jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan kerugian luas, seperti investasi ilegal dan praktik perdagangan saham bodong.<\/li>\n\n\n\n<li>Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati apabila memenuhi ketentuan hukum.<\/li>\n\n\n\n<li>Pengaturan pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pengadilan, penetapan putusan, hingga pelaksanaan putusan tersebut.<\/li>\n\n\n\n<li>Memberikan kepastian perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik melalui mekanisme pembuktian dan kesempatan yang memadai untuk mempertahankan haknya.<\/li>\n\n\n\n<li>Mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta membuka ruang pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas.<\/li>\n\n\n\n<li>Mengatur tugas dan kewenangan lembaga yang bertanggung jawab mengelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.<\/li>\n\n\n\n<li>Menghadirkan mekanisme pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset melalui badan independen.<\/li>\n\n\n\n<li>Memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar kewenangan perampasan aset tidak dijadikan alat oleh aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.<\/li>\n\n\n\n<li>Mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset guna menjamin transparansi serta akuntabilitas setiap prosesnya.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan disahkannya RUU tersebut, pengaturan mengenai perampasan aset diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum, mengoptimalkan pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta memastikan pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026\u20132027, Kamis (19\/11\/2026). Pengesahan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuan atas rancangan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":113,"featured_media":5309,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[115],"tags":[508,744,798,501,831],"class_list":["post-5308","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-nasional","tag-berita-nasional","tag-dpr-ri","tag-hukum","tag-intregritynews-com","tag-nasional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/5308","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/113"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=5308"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/5308\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5310,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/5308\/revisions\/5310"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/5309"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=5308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=5308"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=5308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}