{"id":4005,"date":"2026-05-02T21:46:13","date_gmt":"2026-05-02T14:46:13","guid":{"rendered":"https:\/\/intregritynews.com\/?p=4005"},"modified":"2026-05-02T21:46:14","modified_gmt":"2026-05-02T14:46:14","slug":"pmii-upi-soroti-ketimpangan-pendidikan-di-sumenep-desak-dinas-pendidikan-berbenah-total","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/intregritynews.com\/pmii-upi-soroti-ketimpangan-pendidikan-di-sumenep-desak-dinas-pendidikan-berbenah-total\/","title":{"rendered":"PMII UPI Soroti Ketimpangan Pendidikan di Sumenep, Desak Dinas Pendidikan Berbenah Total"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>In<\/strong> &#8211; Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026, Ketua Komisariat PMII UPI, Diky Alamsyah, menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Kabupaten Sumenep masih diwarnai ketimpangan serius, khususnya antara wilayah daratan dan kepulauan. Ia menilai, hingga hari ini pemerataan akses dan kualitas pendidikan belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat di wilayah kepulauan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cHardiknas seharusnya menjadi refleksi, bukan sekadar seremoni. Di Sumenep, kita masih melihat disparitas yang nyata. Anak-anak di kepulauan belum mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan mereka yang berada di daratan,\u201d tegas Diky.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Menurutnya, persoalan mendasar yang dihadapi meliputi keterbatasan tenaga pendidik berkualitas di wilayah kepulauan, minimnya fasilitas pendidikan, hingga akses transportasi yang menyulitkan distribusi layanan pendidikan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan siswa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain itu, Diky juga menyoroti praktik pelayanan pendidikan yang kerap dipersulit, baik dalam urusan administrasi sekolah maupun pengurusan bantuan pendidikan. Ia menyebut masih adanya keluhan masyarakat terkait proses birokrasi yang berbelit dan tidak berpihak pada siswa dari keluarga kurang mampu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cPelayanan pendidikan harusnya memudahkan, bukan justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Ini yang harus dibenahi secara serius oleh pemerintah daerah,\u201d lanjutnya.<br>Dalam hal bantuan pendidikan, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) juga menjadi perhatian.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diky mengungkapkan bahwa masih ditemukan ketidaktepatan sasaran serta minimnya transparansi dalam proses distribusi bantuan tersebut, sehingga belum sepenuhnya dirasakan oleh siswa yang benar-benar membutuhkan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ia juga menilai bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Sumenep belum berjalan optimal, terutama di wilayah kepulauan yang masih kekurangan akses buku dan fasilitas pendukung literasi. Padahal, literasi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mempertegas kritiknya, Diky secara khusus menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang dinilai belum maksimal dalam menjawab berbagai persoalan tersebut. Ia menyebut kurangnya inovasi kebijakan, lemahnya pengawasan di lapangan, serta minimnya transparansi sebagai faktor yang memperparah kondisi pendidikan di daerah.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cKami menilai Dinas Pendidikan Sumenep masih cenderung berjalan secara administratif, belum menyentuh substansi persoalan di lapangan. Ketimpangan ini bukan hal baru, tapi seolah dibiarkan tanpa langkah konkret yang terukur,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ia juga mengkritik kurangnya perhatian terhadap wilayah kepulauan dalam perencanaan program pendidikan, termasuk dalam distribusi guru, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan program bantuan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cJika Dinas Pendidikan tidak memiliki keberpihakan yang jelas kepada wilayah kepulauan, maka ketertinggalan akan terus menjadi siklus yang berulang setiap tahun,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lebih jauh, Diky menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, pemerataan distribusi guru, serta insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah kepulauan. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi pendidikan secara inklusif, dengan memastikan akses internet yang memadai di seluruh wilayah Sumenep.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain itu, PMII UPI juga mencatat persoalan lain seperti kondisi bangunan sekolah yang belum layak, tingginya angka putus sekolah di beberapa wilayah kepulauan, lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan, hingga belum optimalnya sinergi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cJika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan, maka ketimpangan pendidikan akan semakin melebar. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi soal masa depan generasi Sumenep,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebagai penutup, Diky Alamsyah mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh dengan langkah konkret, terukur, dan berpihak pada masyarakat kecil serta wilayah kepulauan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSelamat Hari Pendidikan Nasional. Sudah saatnya kita bergerak dari wacana menuju aksi nyata. Kami akan terus mengawal dan tidak segan turun ke jalan jika ketidakseriusan ini terus berlanjut. Pendidikan di Sumenep harus adil, merata, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In &#8211; Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026, Ketua Komisariat PMII UPI, Diky Alamsyah, menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Kabupaten Sumenep masih diwarnai ketimpangan serius, khususnya antara wilayah daratan dan kepulauan. Ia menilai, hingga hari ini pemerataan akses dan kualitas pendidikan belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat di wilayah kepulauan. \u201cHardiknas seharusnya menjadi refleksi, bukan sekadar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":4006,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,3],"tags":[820,891,887,501,825],"class_list":["post-4005","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-berita","category-lokal","tag-berita","tag-dinas-pendidikan","tag-hardiknas","tag-intregritynews-com","tag-lokal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/4005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/users\/87"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=4005"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/4005\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4007,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/posts\/4005\/revisions\/4007"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/media\/4006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=4005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=4005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/intregritynews.com\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=4005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}