In – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, melantik dan mengambil sumpah janji empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Prosesi pelantikan berlangsung di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep pada Jumat (4/9/2026).
Keempat pejabat yang dilantik tersebut adalah Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bupati Sumenep menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan agar para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kepala OPD baru bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta bekerja dengan orientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan harapan khusus kepada masing-masing pejabat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur perumahan yang layak, serta penguatan pelayanan di bidang perhubungan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan mampu menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana dengan penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan keselamatan masyarakat. Sementara itu, Kepala Satpol PP diminta agar penegakan Peraturan Daerah dilakukan secara tegas namun tetap humanis, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik untuk melakukan inovasi dan tidak cepat berpuas diri, mengingat setiap perangkat daerah dituntut mampu merespons perubahan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, serta berbasis data.
“Perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
