In – Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) meminta agar proses seleksi Direktur Utama PT Sumekar mengutamakan kompetensi, integritas, pengalaman manajerial, serta rekam jejak para kandidat. Desakan ini disampaikan seiring dengan masuknya tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terhadap empat calon yang lolos seleksi administrasi.
Keempat kandidat tersebut adalah Badrul Akhmadi, Hamsuri, Khairil Idaqa’, dan Sugeng Haryadi.
Ketua Umum FORMAKA Iip Suriyanto menegaskan, seleksi ini tidak boleh sekadar formalitas administratif. Menurutnya, siapa pun yang terpilih nanti harus mampu menjawab tantangan perusahaan ke depan.
“PT Sumekar saat ini menghadapi berbagai tantangan serius yang membutuhkan sosok pemimpin visioner, profesional, dan memiliki keberanian melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Iip dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
FORMAKA menilai kondisi PT Sumekar dalam beberapa tahun terakhir masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari kesehatan keuangan perusahaan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal, hingga masalah operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat kepulauan.
Sejumlah laporan media menyebut kondisi keuangan PT Sumekar memprihatinkan, termasuk adanya tunggakan gaji karyawan. Pemerintah Kabupaten Sumenep pun pernah melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap perusahaan daerah tersebut karena dinilai belum sehat secara manajemen maupun keuangan.
Iip menekankan bahwa PT Sumekar bukan sekadar tempat berbisnis, melainkan menyangkut pelayanan publik bagi masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep. Keberadaan perusahaan daerah ini, khususnya di sektor transportasi laut, memiliki posisi strategis bagi masyarakat Kepulauan Kangayan, Kangean, Sapeken, dan wilayah kepulauan lainnya.
“Transportasi laut bagi masyarakat kepulauan bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi menjadi urat nadi distribusi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.
FORMAKA mencatat, terganggunya operasional kapal PT Sumekar pernah berdampak terhadap pelayanan transportasi dan menyebabkan penumpukan penumpang serta barang.
Oleh karena itu, Iip meminta tim seleksi dan pemerintah daerah agar benar-benar objektif dalam menentukan figur yang akan memimpin PT Sumekar. Sosok yang terpilih harus mampu membangun tata kelola perusahaan yang sehat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas kepulauan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut.
FORMAKA juga berharap proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Dengan demikian, hasil seleksi dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kemajuan perusahaan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep, khususnya warga kepulauan yang sangat bergantung pada layanan transportasi laut.
