Oleh: Lesty Annisatul Laili*
In – Kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membeli 25.000 unit motor listrik senilai Rp42 juta per unit untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot anggaran hingga Rp1,24 triliun. Angka itu hanya untuk pembelian kendaraan, belum termasuk biaya operasional dan perawatan. Di sisi lain, nasib guru honorer di berbagai daerah justru berada di ambang keprihatinan.
Empan Supandi di Sukabumi dan Vinsensia Ervina Talluma di Nusa Tenggara Timur, dua sosok guru honorer, terpaksa menempuh puluhan kilometer dengan berjalan kaki melewati medan sulit hanya untuk sampai ke sekolah tempat mereka mengajar. Mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga, berbanding terbalik dengan prioritas anggaran pemerintah yang justru menggelontorkan dana besar untuk pembelian motor listrik.
Kesenjangan Gaji yang Mencolok
Data menunjukkan kesenjangan yang tak masuk akal. Pegawai dapur program MBG digaji antara Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan, sementara kepala dapur menerima Rp4 juta hingga Rp7 juta. Bandingkan dengan guru honorer yang gajinya hanya Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Tak heran jika banyak guru honorer terpaksa merangkap jabatan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kasus Muhammad Misbahul Huda, guru honorer di Probolinggo, menjadi ironi. Ia dipenjara 20 hari karena diduga korupsi merangkap jabatan. Motifnya sederhana: gaji mengajar tak cukup untuk ekonomi. Di Cimahi, seorang guru honorer akhirnya mengundurkan diri setelah mengabdi 7 tahun di SD setempat. Pengabdian panjang tak berbanding lurus dengan kesejahteraan.
Dominasi Guru Honorer dengan Gaji Minim
Sekitar 56% guru di Indonesia masih berstatus honorer, mencakup 2,6 juta orang dari total 3,7 juta guru. Angka ini menunjukkan guru honorer lebih mendominasi dibandingkan ASN/PPPK. Lebih memprihatinkan, 74% di antaranya menerima gaji di bawah Rp2 juta, bahkan sebagian di bawah Rp500 ribu per bulan.
Di tengah kondisi tersebut, Inpres No. 1 Tahun 2025 justru menginstruksikan efisiensi belanja anggaran APBN dan APBD dengan alasan menghemat dana untuk dialihkan ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis. Pertanyaannya, apakah program MBG lebih prioritas daripada kesejahteraan guru?
Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan
Sebelum efisiensi, akses pendidikan relatif stabil. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, dan subsidi pendidikan berjalan optimal menjangkau siswa dari berbagai latar ekonomi. Kesejahteraan guru honorer, meski tak sepenuhnya layak, masih berkesinambungan. Mereka memiliki kesempatan mengikuti pelatihan. Infrastruktur sekolah seperti pembangunan dan pengadaan laptop serta buku pun lebih memadai.
Namun setelah efisiensi, akses pendidikan mulai menurun. Beasiswa dan subsidi pendidikan terpangkas, menyebabkan risiko putus sekolah meningkat. Guru honorer menjadi pihak paling terdampak: honor semakin sedikit, stagnan, bahkan lambat dibayar. Minimnya pelatihan karena anggaran terbatas. Infrastruktur sekolah tertunda, renovasi tak kunjung tiba, alat belajar—terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)—semakin terbatas. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi monoton karena minimnya inovasi.
Perjuangan yang Tak Terlihat
Perjuangan guru honorer, terutama guru SD, tak mudah. Mereka dituntut memiliki kesabaran dan ketelatenan ekstra mendidik anak usia 7-12 tahun yang relatif kekanak-kanakan, susah diatur, dan nakal. Belum lagi jika fasilitas tak memadai, guru sangat kesulitan menyampaikan materi secara kreatif dan mudah dimengerti. Nasib guru honorer benar-benar di ujung tanduk antara harapan dan kebijakan.
Pendidikan: Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045
Harusnya pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan guru. Mereka adalah pahlawan yang menciptakan generasi bangsa selanjutnya, ujung tombak keberlangsungan negara. Apapun kondisinya, pendidikan harus tetap diprioritaskan. Mana yang lebih penting: isi perut atau isi pikiran? Isi perut akan lapar kembali setelah habis, tapi isi pikiran mampu mengubah dunia menjadi lebih baik.
Pendidikan adalah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045, visi besar Indonesia untuk mencapai negara maju. Langkah utama mencapai visi tersebut adalah menciptakan SDM unggul. Satu-satunya fondasi untuk melahirkan generasi unggul adalah pendidikan. Jika Indonesia menginginkan negara maju, maka pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, termasuk pemerataan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.
Rekomendasi Kebijakan
Pemerintah perlu memperluas jalur pengangkatan guru honorer menjadi PNS, khususnya melalui skema PPPK. Mekanisme seleksi harus lebih selektif dengan mempertimbangkan masa pengabdian, bukan hanya nilai akademik. Agar guru honorer yang sudah lama mengabdi tidak terjebak dalam ketidakpastian status dan pendapatan.
Selain itu, kebijakan standar gaji untuk guru honorer minimal berbasis UMR/UMK perlu segera diterapkan. Jangan lagi menggantungkan pada kemampuan sekolah, tapi siapkan anggaran tetap dari pemerintah. Jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga wajib diberikan, karena kesejahteraan bukan hanya soal gaji, tapi juga perlindungan kerja yang layak.
Sebelum program MBG dan pembelian motor listrik terus digenjot, ada baiknya pemerintah melihat kembali skala prioritas. Karena tanpa guru yang sejahtera, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan tinggal mimpi.
*Ketua HMP PGSD FKIP UPI Sumenep
