In – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov. Kebijakan ini mulai efektif diberlakukan pada Rabu, 1 April 2026 mendatang, dengan jadwal satu kali dalam sepekan yaitu setiap hari Rabu.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengumumkan kebijakan tersebut usai memimpin apel pagi sekaligus halal bihalal di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Rabu (25/3/2026). Menurutnya, skema WFH ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat terkait penghematan anggaran bahan bakar minyak (BBM).
“Mulai minggu depan, WFH kita laksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat kita tetap bekerja secara optimal di kantor. Sistem ini selaras dengan kebijakan penghematan BBM dari pemerintah pusat,” ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan, pemilihan hari Rabu didasari hasil evaluasi. Jika WFH diterapkan pada Jumat, dikhawatirkan memicu fenomena long weekend yang justru berpotensi meningkatkan konsumsi BBM untuk rekreasi atau pulang kampung.
Orang nomor satu di Jatim itu juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti menambah hari libur atau cuti. Ia memastikan para ASN tetap menjalankan tugas dari rumah, bukan sekadar bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).
“WFH di rumah, bukan di kafe atau tempat wisata. Dengan berada di rumah, ada kontrol sosial dari keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku bagi seluruh ASN. Dari total sekitar 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jatim, sektor pelayanan publik esensial seperti tenaga kesehatan (nakes) dan petugas lapangan tetap diwajibkan masuk 100 persen.
Untuk memastikan produktivitas tetap terjaga, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim akan melakukan pemantauan absensi dan kinerja secara ketat melalui sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) digital. Pemprov Jatim menjamin seluruh layanan publik tetap berjalan maksimal tanpa penurunan kualitas meskipun sebagian pegawai menjalankan tugas secara daring.
Langkah efisiensi ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perlunya penghematan anggaran energi di tingkat daerah.
