Oleh: Abd. Halim*
In – Di balik proses seleksi formal yang tampak di permukaan, bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep saat ini memanas bak bara dalam sekam. Jabatan strategis ini telah menjelma menjadi medan pertarungan tidak kasatmata, tempat kekuatan politik nasional saling sikut dan menguji pengaruh.
Bukan lagi sekadar persaingan antarbirokrat atau perebutan kursi administratif semata. Dinamika yang terjadi lebih menyerupai sebuah permainan catur politik tingkat tinggi, di mana setiap bidak yang bergerak di Sumenep disetir dari pusat kekuasaan di ibu kota.
Konstelasi terkini menunjukkan, peta persaingan telah mengerucut pada dua poros kekuatan yang sama-sama besar. Di satu sisi, ada nama yang dikabarkan kuat mendapat sokongan dari lingkaran Ketua Banggar DPR RI. Dukungan ini bukan angin lalu. Dalam politik anggaran yang sangat sentralistik, restu dari pemegang kendali regulasi dan tukang kunci anggaran nasional adalah aset yang tak ternilai. Calon dengan backing ini diyakini membawa janji harmonisasi kebijakan dan kemudahan akses terhadap aliran dana pusat sebuah daya pikat yang sangat menggoda bagi daerah.
Namun, lawannya tak kalah tangguh. Dari seberang, muncul kandidat yang dikatakan memiliki sandaran dari lingkaran Ketua Mahkamah Agung (MA). Ini membawa dimensi pertarungan yang berbeda sama sekali. Jika fokus pertama adalah pada anggaran, fokus kedua ini bermain di ranah hukum dan birokrasi yang dalam. Dukungan dari puncak kekuasaan yudikatif ini bisa dimaknai sebagai jaminan stabilitas hukum dan jaringan birokrasi yang solid, yang juga merupakan kebutuhan krusial bagi kepemimpinan daerah.
Situasi ini akhirnya meletakkan Bupati Sumenep dalam posisi yang sangat dilematis dan panas. Proses asesmen dan seleksi administratif mungkin hanya menjadi pemanis panggung. Pada akhirnya, pilihan akan jatuh pada pertimbangan politik yang paling strategis: mana yang lebih dibutuhkan untuk masa kepemimpinannya dan stabilitas daerah? Apakah stabilitas finansial yang dijanjikan oleh kekuatan anggaran, ataukah perlindungan dan konsolidasi birokrasi-hukum yang ditawarkan oleh kekuatan lain?
Pertarungan ini adalah gambaran nyata bagaimana kepentingan elite nasional merambah hingga ke daerah. Sumenep, Pulau Garam yang tenang, tanpa disadari telah menjadi ajang “adu mekanik” politik antar ‘gajah’. Keputusan terakhir Bupati tidak hanya akan menentukan wajah birokrasi, tetapi juga menunjukkan ke arah mana garis politik pemerintahan daerah ini akan dibawa, serta kekuatan mana yang akhirnya akan lebih dominan menguasai langit Sumenep. Ini adalah ujian nyata bagi kematangan dan kedaulatan politik lokal di tengah tekanan kekuatan yang lebih besar
*Koord. Komunikasi Pemerintahan dan Kebijakan Publik PC PMII Sumenep
