Oleh: Moh. Anshori*
In – Hari Guru Nasional hadir sebagai momen yang paradoks. Di satu sisi, hari ini dirayakan dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pendar ilmu. Di sisi lain, ia justru memantik pertanyaan reflektif yang menusuk: di manakah sebenarnya batas yang memisahkan ketulusan apresiasi dari jerat gratifikasi yang menggerus integritas?
Dalam konteks budaya kita, memberi hadiah adalah ritual sosial yang dalam. Secangkir kopi, seikat bunga, atau parsel sederhana dari siswa seringkali dimaknai sebagai simbol rasa terima kasih, bukan transaksi. Bentuk apresiasi seperti ini lahir dari relasi personal yang tulus, diberikan tanpa beban prasyarat, dan nilainya terletak pada rasa, bukan pada angka. Dalam perspektif pedagogis, apresiasi semacam ini bahkan bisa menjadi penopang moral, penguat semangat, dan pencipta iklim belajar yang manusiawi.
Namun, realitanya tidak sesederhana itu. Di bawah permukaan ritual pemberian hadiah, mengintai dilema yang kompleks. Ketika “bungkus apresiasi” mulai bernilai material signifikan, atau ketika waktu pemberiannya bertepatan dengan momen-momen krusial seperti ujian atau kenaikan kelas, maka niat tulus itu dengan mudah tersandung pada ambang batas hukum dan etika. Inilah titik di mana apresiasi berubah wujud menjadi gratifikasi sebuah pemberian yang mengandung harapan terselubung akan balas jasa, yang berpotensi menggeser objektivitas seorang guru dalam menilai dan bersikap.
Dilema ini nyata dan terasa oleh banyak guru. Di tengah tekanan untuk menjaga hubungan baik dan norma kesopanan, menolak pemberian sering dianggap sebagai tindakan yang kaku dan tidak bersahabat. Sebaliknya, menerimanya dapat menempatkan guru pada posisi rentan: citra profesionalismenya terancam, dan prinsip keadilan dalam pendidikan bisa ternoda. Konflik ini semakin dalam ketika faktor kesenjangan ekonomi ikut bermain, menciptakan dinamika di mana kemampuan memberi bukan prestasi menjadi alat yang diam-diam mempengaruhi relasi.
Lantas, bagaimana kita keluar dari labirin dilema ini? Langkah pertama adalah dengan berani mengakui bahwa masalah ini ada dan nyata. Pendidikan etika tidak hanya diperlukan bagi guru, tetapi juga bagi masyarakat luas untuk membangun pemahaman bersama tentang batasan yang sehat. Institusi pendidikan harus mengambil peran dengan menyusun pedoman yang jelas misalnya, dengan mengalihkan tradisi pemberian hadiah individu menjadi bentuk apresiasi kolektif yang simbolis, seperti surat ucapan bersama, karya seni dari siswa, atau acara penghargaan yang transparan.
Pada akhirnya, esensi peringatan Hari Guru justru diuji oleh dilema ini. Di balik segala bentuk pemberian, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kita benar-benar menghargai guru, atau justru secara tidak sadar menjerat mereka dalam permainan yang mengaburkan integritasnya? Apresiasi terbesar yang dapat kita berikan mungkin justru bukan yang terwujud materi, melainkan komitmen kolektif untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan martabat profesi guru tanpa syarat dan tanpa bayang-bayang pamrih.
*Kabid Pendidikan GEN Jawa Timur
