In – Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, persentase penduduk miskin berhasil ditekan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, mengonfirmasi bahwa persentase penduduk miskin turun menjadi 17,02% atau setara dengan 188.480 jiwa. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 17,78% atau sekitar 196.420 jiwa.
“Alhamdulillah, terjadi penurunan yang positif. Ini merupakan buah dari komitmen kita bersama dalam menjalankan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan secara konsisten dan terintegrasi,” ujar Arif Firmanto, Kamis (6/11/2025).
Ia memaparkan, setidaknya ada tiga pilar strategi yang dijalankan untuk mencapai hasil ini:
1. Bantuan Langsung untuk Ringankan Beban Warga
Pemerintah fokus pada pengurangan beban pengeluaran keluarga kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial.Bentuknya antara lain Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beasiswa, dan santunan untuk lansia. Dukungan juga diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan nasional dan BPJS Ketenagakerjaan,program makanan tambahan bagi balita stunting, serta rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Khusus di wilayah kepulauan, pemerintah menyediakan subsidi transportasi, dilengkapi dengan program perbaikan sanitasi dan air minum.
2. Dongkrak Ekonomi Lewat Pemberdayaan
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sejumlah inisiatif penguatan ekonomi digulirkan. Pemerintah mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Masyarakat juga dibekali dengan pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan,serta difasilitasi dengan job fair. Program padat karya turut andil dalam menyerap tenaga kerja lokal, didukung dengan kemudahan akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Sentuhan Khusus di Daerah Tertinggal
Strategi ketiga diarahkan untuk menyasar kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal.Caranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk usaha produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan,jembatan, dan listrik terus dilakukan. Akses terhadap air bersih, sanitasi, serta layanan dasar pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama.
Selain tiga strategi inti tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat koordinasi antar dinas dan menyusun peta jalan jangka menengah melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025–2029.
“Yang tak kalah penting, semua upaya ini didukung oleh sistem data terpadu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini untuk memastikan bahwa setiap bantuan dan program yang diluncurkan tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.
