In – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung prosesi penyerahan uang pengganti kerugian negara (UPKN) dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang mencapai nilai fantastis, Rp13,2 triliun. Acara yang digelar di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025) ini menandai komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan optimalisasi pemulihan aset negara.
Tampak santai namun berwibawa, Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 10.50 WIB dengan mengenakan seragam safari warna krem. Sesampainya di Kejagung, Presiden langsung terlihat berdiskusi hangat dengan sejumlah pejabat tinggi negara.
Lingkaran diskusi tersebut diisi oleh para pimpinan kunci, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tak ketinggalan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta jajaran Kejaksaan Agung juga hadir mendampingi.
Pembicaraan tersebut berlangsung di depan visual yang cukup mencengangkan: tumpukan uang senilai Rp2 triliun yang menjadi bagian simbolis dari total UPKN sebesar Rp13.255.244.538.149. Puncak acara adalah penyerahan secara resmi uang sebesar Rp13,2 triliun tersebut dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo.
Penyerahan dana segar ini merupakan eksekusi dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis bebas untuk tiga terdakwa korporasi dalam kasus korupsi CPO, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya. Kepala Negara menginginkan agar sebagian dari uang hasil sitaan kasus korupsi ini dialokasikan untuk membiayai masa depan pendidikan Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan, uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun ini,” ujar Prabowo, mengulang pernyataannya dalam sidang kabinet sebelumnya.
Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan adalah keniscayaan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Salah satu strateginya adalah dengan program Sekolah Garuda yang dirancang untuk mencetak generasi unggul.
Lebih jauh, Presiden menekankan pentingnya mencari dan membina anak-anak dengan tingkat kecerdasan (IQ) tinggi dari semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin, ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” tegas Prabowo.
Untuk mewujudkan hal ini, Presiden meminta jajarannya, mulai dari Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Panglima TNI, hingga Kapolri, untuk membangun jaringan hingga ke tingkat desa dalam mencari bibit-bibit generasi unggul tersebut. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas) dan yayasan-yayasan pendidikan juga disebutkan sebagai bagian dari strategi pencarian talenta ini.
